Dukung Jaksa Agung Terapkan Restorative Justice, Petrus Selestinus Ingatkan Hambatan Dari Oknum Jaksa Nakal

Editor | Jum'at, 17/Des/2021 15:48 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin.

RKNMedia.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mendukung upaya Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dalam menerapkan kebijakan Restorative Justice (RJ) dan tuntutan mati tehadap para pelaku korupsi di Indonesia. Kendati mendukung penerapan RJ, Petrus Selestinus mengingatkan kemungkinan adanya hambatan dari oknum jaksa nakal.

“Dipundak Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin memegang tugas berat dalam mengunakan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Kami mendukung kebijakan Restotarif Justice dan tuntutan hukuman mati,” papar Petrus Selestinus dalam diskusi Webinar yang diselenggarakan Forwaka dengan tema “Mengangkat Marwah Kejaksaan, Membangun Adhyaksa Modern” yang digelar di Kejagung, Jakarta, Rabu 15 Desember 2021.

Menurut Petrus Selestinus, apa yang dilakukan Kejaksaan terkait Restorative Justice, sesuai dengan perintah konstitusi tentang tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Karena itu, sebaiknya Kejaksaan bisa menjadi inisiator bagi penegak hukum lainnya terkait penerapan RJ.

“Kejaksaan harus bisa menjadi inisator dalam penerapaan RJ karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat dan juga negara. Apalagi kebijakan ini bisa meminimalisir banyaknya kasus yang saat ini sedang ditangani di Mahkamah Agung,” ujar Petrus.

Ia mengapresiasi penerapan tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa membuat efek jera.

“Dalam kasus Asabri, Kejaksaan telah menerapkan tuntutan mati terhadap Heru Hidayat. KPK justru lari dari komitmennya. Kasus suap kelautan dan kasus di Kemensos yang terjadi ditengah pandemi,” bebernya.

Petrus menyindir KPK yang tak menerapkan pasal 2 ayat 2, namun hanya memasukan sangkaan pasal suap saja.

Adapun isi Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”, para pelaku korupsi bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat.

Sebagai informasi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Majelis hakim menilai Edhy Prabowo terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Ditingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Edhy divonis 9 tahun penjara.

Sedangkan Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Juliari dinilai terbukti melanggar Pasal 12 b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tidak lama kemudian, KPK melalui Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri menegaskan, tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) merupakan hasil dari analisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan atas dasar opini dari masyarakat.

Untuk itu, Petrus Selestinus mengingatkan Jaksa Agung bahwa kebijakan penerapan RJ tentunya akan menghadapi kendala dari internal sendiri.

“Adanya oknum jaksa nakal yang tentunya akan menghambat dari dalam. Meski demikian, kami mendukung langkap-langkah yang diambil Jaksa Agung terkait RJ dan tuntatan hukum mati,” pungkasnya.

Sebelumnya Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana Pedoman Nomor 15 Tahun 2020 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).***



TAGS : Jaksa Agung ST Burhanuddin Restorative Justice Keadilan Restoratif Petrus Selestinus TPDI oknum jaksa nakal

Baca Juga :

Related Post