TPDI: Keterpilihan Wakil Bupati Ende di DPRD Cacat Yuridis

Editor | Sabtu, 27/Nov/2021 16:46 WIB
Erikos Rede terpilih menjadi Wakil Bupati Ende.

RKNMedia.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menyatakan adanya cacat yuridis dalam keterpilihan Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Bupati Ende, Erik Rede disebut-sebut tidak menyertakan SK Persetujuan DPP Gabungan Partai Politik Pengusung sesuai dengan syarat yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.

“Menteri Dalam Negeri tidak boleh mengeluarkan surat surat keputusan penetapan dan melakukan pelantikan Wakil Bupati Ende,” kata Petrus Selestinus, beberapa hari silam.

Ia mengungkapkan, pemilihan Wakil Bupati Ende pada 11 November 2021 menimbulkan masalah administratif sekaligus masalah hukum.

Calon Wakil Bupati Erikos Emanuel Rede yang terpilih dalam pemilihan Wakil Bupati Ende ternyata tidak didukung dengan SK Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Partai Politik Pengusung sebagai syarat undang-undang.

Pada pemilihan Wakil Bupati Ende pada 11 November 2021, 23 suara Anggota DPRD Kabupaten Ende memilih Erik Rede dan menyisahkan 6 suara untuk Dominikus Minggu Mere.

Namun hasil pemilihan itu harus dibatalkan oleh DRPD Kabupaten Ende sendiri atau oleh putusan pengadilan lantaran terdapat cacat yuridis.

Ketua DPRD Kabupaten Ende, harus mengungkap secara terbuka alasan tidak adanya SK DPP dari Gabungan Partai Politik pengusung calon Wakil Bupati atas nama Erik Rede.

Selain itu, juga masih ada masalah administratif lainnya seperti SK. Perjanjian Bersama Koalisi Partai Politik Pengusung yang berisi ikrar bahwa mereka berkoalisi mendukung Erik Rede. Keterbukaan ini penting agar tidak ada dusta di antara parpol pengusung.

Petrus Selestinus mengatakan beberapa persyaratan pencalonan dan syarat calon Wakil Bupati tidak dipenuhi, meskipun Ketua DPRD Ende pada tanggal 22 Oktober 2021 sudah mengeluarkan surat pemberitahuan agar partai politik pengusung paket Calon Marsel Petu-Djafar Achmad melengkapi SK dukungan dari DPP.

Dengan demikian keberadaan beberapa parpol pengusung Erik Rede (PDI-P, PKB, PKS dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia) harus dianggap fiktif dan berimplikasi cacat hukum dan dianggap tidak memberikan dukungan. Karenanya jabatan Wakil Bupati dialihkan kepada Dr. drg. Dominikus Minggu Mere.

Apapun alasannya, menurut Petrus Selestinus, Surat Keputusan dari DPP parpol pengusung Cabup-Cawabup merupakan perintah undang-undang.

Karena itu keterpilihan Erik Rede tidak memiliki legitimasi hukum dan politik karena lahir dari pelanggaran hukum yang serius sehingga berimplikasi hukum batalnya pemilihan Erik Rede dengan segala akibat hukumnya.

Karena itu Menteri Dalam Negeri diminta tidak mengeluarkan SK Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Wakil Bupati atas nama Erik Rede guna menghindari gugatan dari masyarakat atau Gabungan Partai Politik Pengusung di kemudian hari.***



TAGS : petrus selestinus cacat hukum wakil bupati ende erik rede ntt tpdi

Baca Juga :

Related Post