NIK Jokowi Bocor, Ternyata Kejadian Serupa Pernah Dialami Pejabat Negara Lainnya

Editor | Jum'at, 03/Sep/2021 16:14 WIB
Presiden Jokowi saat menerima vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.

RKNMedia.com – Viral di media sosial terkait aksi seorang warga yang menggunakan data nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo untuk mengakses sertifikat vaksin Jokowi melalui aplikasi PeduliLindungi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemudian merespon kebocoran data tersebut dan menyebut pihaknya tengah berupaya untuk menutup akses data milik kepala negara Indonesia itu.

"Jadi memang yang pertama kami sampaikan, bahwa tadi malam kami sudah mendapatkan informasi mengenai masalah ini (bocornya NIK Jokowi) dan sekarang ini sudah dirapihkan sehingga data para pejabat ditutup," kata Budi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat 3 September 2021.

Budi lantas mengungkap, kejadian bocornya NIK ini bukan hanya terjadi pada Presiden Joko Widodo melainkan juga sebelumnya pernah dialami pejabat-pejabat penting lainnya. Namun ia tak menjelaskan siapa saja pejabat yang dimaksud.

Budi Gunadi menegaskan pihaknya telah bergerak untuk melindungi data-data tersebut sehingga di kemudian hari tidak kembali terulang.

"Nah memang bukan hanya bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah tersebar informasinya keluar. Kita menyadari itu dan kita akan tutup untuk pejabat sensitif, yang memang beberapa data pribadinya terbuka itu akan kita tutup," tegasnya.

Polisi bekuk pencuri data Jokowi

Kebocoran data sensitif petinggi negara itu segera ditindaklanjuti polisi. Empat pelaku yang dicurigai terlibat pembobolan data Presiden Jokowi untuk akses aplikasi PeduliLindungi, dibekuk Ditreskrimsus Polda Metro Satu dari keempat pelaku itu adalah pegawai kelurahan.

Kedua pelaku berinisial FH (23) dan HH (30) ditangkap karena membobol data kependudukan dan memasukkan dalam aplikasi PeduliLindungi untuk mendapatkan sertifikat vaksin yang kemudian diperjualbelikan secara bebas. Sementara dua lainnya, AN dan DI merupakan pembeli sertifikat vaksin palsu.

"Pelaku ditangkap karena memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin untuk dipergunakan dalam perjalanan dan kunjungan," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jumat 3 September 2021.

"Mereka memiliki akses data ke NIK dan bisa akses TCare karena yang bersangkutan merupakan pegawai pada Kelurahan Kapuk Muara," lanjutnya.

Fadil mengungkap kedua pelaku memiliki peran berbeda dalam mendapatkan sertifikat vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi.

"Modus operandinya, pertama pelaku memiliki akses ke data kependudukan karena yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai pada kelurahan. Setelah dia dapatkan akses NIK tersebut kemudian dia masuk ke aplikasi PeduliLindungi untuk membuat sertifikat vaksin dengan memanfaatkan password dan username TCare yang juga turut dia ketahui," terang Fadil.

"Kemudian, satu pelaku lainnya bertugas sebagai marketing yang menjual sertifikat vaksin itu melalui akun Facebook setelah mendapat pesanan," imbuhnya.

Fadil menjelaskan para pelaku menjual sertifikat vaksin hasil dari membobol data dengan harga ratusan ribu rupiah.

Atas perbuatannya tersebut kedua pelaku dijerat dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 32 UU Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp600 juta. ***



TAGS : kebocoran data nik presiden jokowi vaksinasi covid-19 polda metro jaya kemenkes menkes budi gunadi sadikin aplikasi pedulilindungi

Baca Juga :

Related Post