Babak Baru Hak Interpelasi DPRD DKI Jakarta ke Anies Baswedan

Editor | Senin, 30/Agu/2021 20:06 WIB
Foto pertemuan Anies dengan 7 Fraksi DPRD DKI. (Foto: dok. Istimewa)

RKNMedia.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 tahun 2021 yang menyebut Formula E menjadi isu prioritas yang harus dituntaskan di tahun 2022. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya berencana melangsungkan perlombaan adu cepat mobil listrik Formula E di DKI Jakarta sejak tahun 2020 lalu.

Namun penyelenggaraan dibatalkan dua seri yaitu seri balap tahun 2020 dan 2021 dan dijadwalkan ulang. Pemprov DKI Jakarta beralasan ajang Formula E dibatalkan karena pandemi Covid-19 sedang merebak.

Rencana Anies menggelar Formula E itu dikritik Fraksi PDI-P dan PSI DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi PDI-P Johnny Simanjuntak mengatakan Anies seharusnya bisa memanfaatkan hak interpelasi sebagai panggung untuk menjelaskan secara gamblang program Formula E.

Bukan malah melobi-lobi para pimpinan fraksi dan menggunakan kekuatan politik untuk menghentikan interpelasi. Kebijakan Anies yang memprioritaskan Formula E di sisa masa jabatannya dianggap sudah keterlaluan.

Fraksi PDI-P dan PSI pun berencana menggunakan hak interpelasi memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjelaskan masalah Formula-E.

Usai mengetahui soal usulan interpelasi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan perwakilan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta. Foto pertemuan Anies dengan tujuh fraksi DPRD DKI itu beredar di media sosial.

Ketujuh Fraksi yang hadir adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP. Pertemuan tersebut hanya fraksi PDIP dan PSI yang tak diundang.

Dari foto yang beredar itu, terlihat juga Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Anies, Riza, dan seluruh anggota Dewan yang hadir tampak memakai masker.

Ke-7 fraksi DPRD menyatakan sepakat menolak usulan interpelasi tersebut. Para anggota itu ingin Pemprov DKI berfokus pada penanganan pandemi Corona. Lantas, bagaimana nasib usul interpelasi ke Anies?

Menurut aturan, usul interpelasi harus diajukan lebih dari satu fraksi. Tata cara pengajuan hak interpelasi diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam ayat 2 Pasal 12 disebutkan bahwa hak interpelasi paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD atau lebih dari satu fraksi. Usul tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD. Usul harus ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Berdasarkan informasi, anggota dewan yang mendukung interpelasi terdiri dari 25 orang dari Fraksi PDIP dan 8 orang dari Fraksi PSI. Bahkan, kedua fraksi kompak menyetorkan surat interpelasi kepada pimpinan DPRD DKI.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyampaikan nantinya surat ini akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna. Agar interpelasi dapat terwujud, rapat paripurna harus dihadiri oleh 54 anggota dewan DPRD.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, membenarkan foto pertemuan yang beredar itu. Syarif mengatakan tujuh fraksi yang hadir itu menolak interpelasi Anies.

Untuk itu, Ima akan mengajak anggota DRPD lainnya ikut serta dalam interpelasi. Tujuannya agar Pemprov DKI terbuka dalam memaparkan hasil studi kelayakan Formula E pascapandemi COVID-19.***



TAGS : hak interpelasi interpelasi anies baswedan gubernur dki jakarta formula e fraksi dprd dki jakarta

Baca Juga :

Related Post