Bikin Masyarakat Sengsara, Wakil Rakyat Desak Pemerintah Berantas Pinjaman Online Ilegal

Editor | Sabtu, 28/Agu/2021 16:57 WIB
Pinjaman online (pinjol) ilegal diduga merupakan praktik pencucian uang dan penghindaran pajak dari bandar atau pemilik modal pinjol.

RKNMedia.com – Upaya pemerintah memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat dan diduga merupakan praktik pencucian uang dan penghindaran pajak dari bandar atau pemilik modal dibalik pinjol diapresiasi sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Senayan. Namun upaya pemerintah itu dinilai masih jauh dari harapan.

Tindakan tegas dari Satgas Waspada Investasi perlu terus ditingkatkan, mengingat hingga kini masih banyak ditemukan pinjaman online ilegal yang beraksi, bahkan sampai membuat korban melakukan bunuh diri akibat tekanan jeratan pinjol ilegal.

"Terlebih di tengah suasana pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja, maupun menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat. Akibatnya, karena terjepit kebutuhan dana darurat untuk menyambung hidup, tidak jarang masyarakat terpaksa mencoba mencari pinjaman melalui pinjaman online ilegal. Mudahnya masyarakat mengakses pinjaman online ilegal bukan semata karena kurangnya edukasi kepada mereka, melainkan juga lantaran lemahnya regulasi dan penegakan hukum yang menyebabkan pinjaman online ilegal masih leluasa melakukan operasinya," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Sabtu 28 Agustus 2021.

Bamsoet, panggilan akrabnya, menuturkan modus operandi pinjaman online ilegal selain mengenakan bunga yang sangat tinggi juga mengerahkan debt collector yang mengintimidasi korban.

Sering kali mereka juga melakukan pencurian data dari ponsel korban. Tindakan tersebut seharusnya dengan mudah bisa ditelusuri dan diambil tindakan hukum.

Kejahatan digital seperti pinjaman online ilegal tak boleh dipandang kejahatan lokal semata. Peristiwa ini sudah menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan sutradara dan penyandang dana dari berbagai negara.

Menurut laporan Himpunan Advokat Muda (HAMI), dalam sehari mereka menerima ratusan laporan masyarakat yang terjeral pinjaman online ilegal. Karenanya, polisi harus bergerak cepat menindak pinjaman online ilegal.

Kominfo juga harus meminta pengelola appstore dan playstore menghapus aplikasi pinjaman online ilegal dari toko aplikasi tersebut. Karena masyarakat menganggap aplikasi pinjaman online yang ada di toko aplikasi Android dan iPhone adalah legal/ resmi.

Dalam periode Januari-Juli 2021, OJK setidaknya sudah memblokir 172 entitas pinjaman online ilegal. Adapun akumulasi sejak 2018, terdapat 3.365 pinjaman online ilegal yang telah diblokir. OJK mencatat sejak 2011 hingga 2020, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tersebut mencapai Rp 114,9 triliun.

Untuk itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Polri harus menjadi 'leader unit' terdepan dalam memberantas pinjaman online illegal ini.

“Jika perlu DPR RI bersama pemerintah membuat rancangan undang-undang baru yang mengatur tentang pinjaman online, tidak cukup hanya ditangani di tingkat Satgas," pungkasnya.***



TAGS : pinjol ilegal pinjaman online ojk ketua mpr bambang soesatyo bamsoet pencucian uang kejahatan transnasional

Baca Juga :

Related Post