Menkeu Sri Mulyani: Pemerintah Tanggung Bunga dan Pokok Utang BLBI Rp110 Triliun Selama 22 Tahun

Editor | Sabtu, 28/Agu/2021 16:02 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Penguasaan Aset Eks BLBI oleh Satgas BLBI. (Foto: Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI).

RKNMedia.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih harus terus menanggung bunga dan pokok utang dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1998 silam. Bantuan likuiditas digelontorkan Bank Indonesia untuk membantu perbankan Indonesia yang sekarat dalam krisis keuangan tahun 1997-1998.

"Pemerintah selama 22 tahun selain membayar pokoknya, juga membayar bunga utangnya karena sebagian dari BLBI ada yang menggunakan tingkat suku bunga yang dinegosiasikan. Jelas pemerintah menanggung bebannya hingga saat ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan BLBI, Jumat 27 Agustus 2021.

Untuk mengurangi atau mengompensasi utang tersebut, akhirnya pemerintah mencari para obligor dan debitur yang terlibat menjadi penerima BLBI. Pemerintah merinci, setidaknya ada 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara. Secara keseluruhan, besaran utang yang ditagih kepada para obligor dan debitur BLBI adalah senilai Rp 110,45 triliun.

Untuk menagih utang tersebut, pemerintah akhirnya membentuk Satgas BLBI yang pembentukannya ditandatangani langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Satgas BLBI bertugas untuk semaksimal mungkin mendapatkan kembali kompensasi dari Rp110,45 triliun tersebut," ujar Sri Mulyani.

Satgas diberikan tugas untuk mengejar para obligor/ debitur hingga ke luar negeri sampai tahun 2023. Salah satu obligor yang diburu adalah Tommy Soeharto atau Hutomo Mandala Putra. Tommy memiliki utang sebesar Rp2,61 triliun.

Pemerintah mulai menyita aset-aset para obligor dan debitur penerima BLBI. Aset-aset yang disita adalah aset tanah dan bangunan di empat tempat berbeda, yakni di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Tangerang. Selama ini aset tersebut tidak dikuasai oleh negara, sekarang diambil alih sebagai ganti dari kompensasi BLBI.

Tercatat, negara menyita 49 bidang tanah eks BLBI dengan luasan mencapai 5,29 juta meter persegi atau 5.291.200 meter persegi. Pemerintah juga menyita aset properti yang berada di lingkungan Lippo Karawaci milik eks Bank Lippo dan debiturnya dengan luasan sekitar 25 hektar.

Sedangkan obligor lain yakni Agus Anwar, dipanggil pemerintah untuk menyelesaikan utang dana BLBI sebesar Rp635,44 miliar dalam rangka PKPS Bank Pelita Istismarat, Rp82,24 miliar selaku penjamin atas penyelesaian kewajiban debitur PT Panca Muspan, dan Rp22,32 miliar selaku penjamin penyelesaian kewajiban debitur PT Bumisuri Adilestari. ***



TAGS : sri mulyani menteri keuangan blbi bantuan likuiditas bank indonesia tommy soeharto grup lippo penyitaan aset blbi

Baca Juga :

Related Post