Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan Ombudsman Soal Tes TWK Novel Baswedan Dkk Dinilai Lampaui Wewenang

Editor | Minggu, 22/Agu/2021 03:32 WIB
Gedung Ombudsman RI.

RKNMedia.com - Ombudsman telah menerima laporan atau pengaduan perwakilan 75 Pegawai KPK non aktif tentang dugaan pelanggaran administrasi atau maladministrasi, yang diduga dilakukan oleh Pimpinan KPK dan BKN terkait Kebijakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai pelaksanaan dari Perkom No. 1 Tahun 2021, Tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Merespons Laporan 75 Pegawai KPK non aktif dimaksud, ORI telah melakukan serangkaian pemeriksaan substantif dan menemukan tindakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari prosedur sebagai Pelanggaran Asministrasi atau Maladministrasi, pada 3 (tiga) fokus isu utama, yaitu :

1). Rangkaian Proses Pembentukan Kebijakan (Perkom No. 1 Tahun 2021, Tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN);

2). Proses Pelaksanaan dari Peralihan Pegawai KPK menjadi ASN; 

3). Tahap Penetapan Hasil Assesmen Tes Wawasan Kebangsaan.

Tugas dan wewenang ORI menurut UU No. 37 Tahun 2008, Tentang ORI dan UU No. 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik sebagai Hukum Acara bagi ORI, yaitu : "Mengawasi Penyelenggaraan  Pelayanan Publik", maka 3 (tiga) fokus isu dimaksud tidak masuk dalam Ruang Lingkup Kewenangan ORI, untuk memeriksa dan mengeluarkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) dan Rekomendasi.

Alasannya, karena Obyek Pemeriksaan yang menjadi kewenangan ORI seperti diatur di dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, hanya meliputi Pelayanan Barang Publik dan Jasa Publik, serta Pelayanan Administratif.

Karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 26 UU No. 37 Tahun 2008, Tentang ORI, yang mengatur bahwa : "dalam hal berkas laporan sebagaimana dimaksud pasal 25 dinyatakan lengkap, ORI segera melakukan pemeriksaan substantif dan  berdasarkan pemeriksaan substantif, maka ORI seharusnya menetapkan "tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan", namun ORI justru memilih melanjutkan pemeriksaan", sehingga menabrak kewenangan lembaga negara lainnya. 

Pertanyaannya sekarang, apakah 3 fokus isu utama ORI yaitu, a."Rangkaian Proses Pembentukan Perkom No. 1 Tahun 2021, Tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN"; b."Pelaksanaan  Peralihan Pegawai KPK menjadi ASN" dan c."Tahap Penetapan Hasil Assesmen Tes Wawasan Kebangsaan", masuk dalam Ruang Lingkup Wewenang ORI, yaitu pelayanan Barang Publik, Jasa Publik dan Administrasi Publik menurut pasal 5 UU No. 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik atau tidak. 

Jawabannya tidak, karena soal rangkaian proses Pembentukan Perkom No. 1 tahun 2021, Tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, yang berwenang menguji dan menilai secara materil dan formil menurut ketentuan pasal 24A UUD 1945 ayat (1), merupakan wewenang Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat kasasi.

Juga dalam pasal 31 UU No. 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung,dikatakan bahwa : "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bahwah UU terhadap UU dan menyatakan tidak sah peraturan perundang -undangan di bawah UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain itu,  pasal 19 ayat (1) dan  (2) UU No.30 Tahun 2014,Tentang Administras Pemerintahan, menegaskan bahwa :

Ayat (1) : Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan  dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat  (2) huruf a dan pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dan pasal 18 ayat (3), dinyatakan tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ayat (2) : Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukan wewenang sebagaimana dimaksud dalan 17 ayat (2)    huruf b dan pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

SENJATA PAMUNGKAS PASAL 19 UU NO. 30 TAHUN 2014.

Karena itu, penilaian ORI terhadap dua isu utama lainnya, yaitu "Pelaksanaan  Peralihan Pegawai KPK menjadi ASN" dan "Tahap Penetapan Hasil Assesmen Tes Wawasan Kebangsaan", sebagai telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh KPK dan BKN, sebagai sikap yang prematur, karena pasal 19 UU No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, secara tegas menyatakan bahwa keputusan atau tindakan yang ditetapkan/dilakukan dengan sewenang-wenang, tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu,  dua isu utama lainnya itupun tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan ORI, karena, berdasarkan pasal 31, 32 dan 33 UU No. 5 Tahun 2014, Tentang ASN, hal itu merupakan Tugas dan Wewenang KASN, terkait pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN pada pemerintah dengan wewenang merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang lainnya yang melanggar prinsip Sistem Merit. 

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, UU Mahkamah Agung, UU Administrasi Pemerintahan yang satu nafas dalam memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji secara formil, materil dan menyatakan tidak sah sebuah peraturan perundang-undangan di bawah UU, maka baik LHAP ORI maupun Rekomendasinya yang nantinya akan dikeluarkan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum.

Alasannya karena pernyataan telah terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dalam proses Perkom No. 1 Tahun 2021 dan Pelaksanaan TWK, dinyatakan sebagai tidak sah, belum dilakukan uji materil dan formil oleh Mahkamah Agung.

Dengan, maka ORI akan diperhadapkan pada penilaian dan tuntutan telah melakukan tindakan Maladministrasi yaitu bertindak melampaui wewenang, sewenang-wenang, dan/atau mencampuradukan wewenang sehingga baik LHAP maupun Rekomendasinya kelak menjadi bumerang bagi ORI, karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

Padahal kata kuncinya itu terletak pada ketentuan pasal 26 UU No. 37 Tahun 2008, Tentang ORI, yang mengatur bahwa : "dalam hal berkas laporan sebagaimana dimaksud pasal 25 dinyatakan lengkap, ORI segera melakukan pemeriksaan substantif dan  berdasarkan pemeriksaan substantif, maka ORI dapat menetapkan : a. Tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan; dan b. Berwenang melanjutkan pemeriksaan", namun kenyataan ORI mengabaikan opsi butir (a) dan lebih memilih butir (b) yaitu melanjutkan pemeriksaan. 

TERDAPAT MISI NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK.

Mencermati LAHP ORI, terdapat kesan kuat bahwa ORI mengesampingkan atau mengabaikan faktor "Misi Negara" di dalam setiap kebijakannya terkait Pelayanan Publik, dimana di dalam pasal 5 ayat (3) c UU Pelayanan Publik diatur tentang "Misi Negara" dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, di situ dijelaskan bahwa Misi Negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak (publik). 

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi calon Pegawai KPK menjadi ASN, harus dipandang sebagai "Misi Negara" yang berkenaan dengan tugas dan fungsi KPK dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik, yang melekat dalam kegiatan yang berkenaan dengan proses melahirkan ASN, karena ASN yang bakal dihasilkan adalah ASN yang benar-benar menghayati dan mampu mengaktualisasikan prinsip ASN yang berlandas pada Nilai Dasar; Kode Etik dan Kode Perilaku; Komitmen; Integritas Moral, Tanggung jawab; Kompetensi; dll menyangkut kepentingan strategis nasional. 

Kenyataannya, ORI dalam menanggapi Laporan/Pengaduan 75 Pegawai KPK non aktif, telah mengabaikan "Misi Negara" dan Menyalahgunakan Wewenang untuk tujuan lain di luar fungsi dan tujuan ORI. Begitu juga ORI seharusnya patut menduga bahwa di dalam proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN, ada wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait manajemen dan proses rekrutmen ASN menurut pasal 31, 32 dan 33 UU No. 5 Tahun 2014, tentang ASN. ***



TAGS : Ombudsman ORI maladministrasi Novel Baswedan kpk tes TWK

Baca Juga :

Related Post