Kementerian ATR/BPN Ungkap Sejumlah Modus Operandi Mafia Tanah

Editor | Rabu, 21/Jul/2021 19:28 WIB
Kementerian ATR /BPN mengimbau masyarakat waspada terhadap modus mafia tanah. Ilustrasi sertifikat tanah.

RKNMedia.com - Aksi mafia tanah di Tanah Air hingga saat ini masih sangat meresahkan. Tak sedikit kerugian materi dirasakan oleh masyarakat yang menjadi korban lantaran terjebak oleh berbagai macam modus operasi mafia tanah.

Maraknya persoalan yang melibatkan mafia tanah pun menyebabkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan imbauan agar masyarakat waspada dengan modus yang dilakukan oleh para pelaku.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Daniel Adityajaya menuturkan modus operandi atau teknik cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku mafia tanah saat ini cukup beragam.

Modus itu antara lain, melakukan pemalsuan dokumen (alas hak), pendudukan legal/tanpa hak (wilde occupatie), mencari legalitas di pengadilan, dan rekayasa perkara.

Selain itu, juga ada kolusi dengan oknum petugas untuk mendapatkan legalitas, kejahatan (penggelapan dan penipuan) korporasi, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warkah tanah.

“Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam praktik mafia tanah, yaitu memprovokasi masyarakat, petani atau penggarap untuk mengokupasi atau mengusahakan tanah secara ilegal di atas perkebunan HGU, baik yang akan berakhir maupun yang masih berlaku,” terangnya dalam siaran pers kepada media, Rabu 21 Juli 2021.

Di samping itu juga ada juga kasus pemalsuan dokumen terkait tanah. Misalnya, eigendom, girik, surat keterangan tanah, SK redistribusi tanah, serta tanda tangan surat ukur.

Masih dari penuturan Daniel, aksi mafia tanah tidak jauh dari persoalan sengketa dan konflik. Mafia tanah juga biasanya menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, dan umumnya dilakukan oleh sekelompok orang secara terencana, rapi, dan sistematis.

“Para pelaku tidak memiliki cara yang terencana, rapi, dan sistematis, maka tidak mungkin bisa masuk ke dalam kategori mafia. Sehingga ini diperlukan keahlian tersendiri,” ungkapnya. 

Karena itu, menurutnya, Kementerian ATR/BPN harus melakukan penanganan yang serius dalam memberantas mafia tanah tersebut.

Ada beberapa faktor kemunculan mafia tanah. Seperti, legalitas tanah tidak dapat diperbaharui, tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta keberadaan tanah yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Adapun dalam menyikapi permasalahan yang terjadi terkait mafia tanah tersebut, Kementerian ATR/BPN sendiri akan mengambil tindakan cepat dan bekerja sama dengan lembaga hukum terkait.

Di samping itu, Kementerian juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) AntiMafia Tanah untuk menumpas kelompok yang merugikan itu dari Indonesia.***



TAGS : Mafia tanah modus mafia tanah Kementerian ATR dan BPN

Baca Juga :

Related Post