TERKINI

Terkait Kepentingan Strategis Nasional, Penonaktifan 75 Pegawai KPK Dapat Dipertanggungjawabkan

Keputusan BKN tentang 75 Pegawai KPK yang   dinyatakan  tidak   lulus TWK dan Keputusan Pimpinan KPK menonaktifkan 75 Pegawai KPK dalam proses Pengalihan Pegawai   KPK  menjadi   Pegawai   ASN, merupakan keputusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, final dan individual yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dapat dipertanggungjawabkan dan sah secara hukum.

Independensi KPK Bermakna Juga Keberanian Pimpinan KPK Menolak Keinginan Presiden Mempertahankan 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan

Penegasan pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019, Tentang UU KPK hasil revisi, kembali mempertegas bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Salah Besar Ada Kelompok yang Mengkultus Individukan dan Memuja Novel Baswedan di KPK

Prinsip UU No. : 19 Tahun 2019 Tentang KPK terhadap Pegawai KPK, ialah bahwa Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Demikian penegasan (pasal 1 angka 6 UU No.19 Tahun 2019 Tentang KPK).

Setuju Dengan Jokowi, Ferdinand H : Serahkan Novel dkk Ke BNPT Untuk Sekolah Wawasan Kebangsaan

Pernyataan Presiden Jokowi terkait tidak lulusnya 75 orang pegawai KPK diantaranya Novel Baswedan menurut saya adalah sebuah pernyataan yang cukup bijak dan layak untuk ditindak lanjuti oleh Pimpinan KPK

Surat Terbuka Koalisi Guru Besar Anti Korupsi Kepada Mahkamah Konstitusi, Merupakan Bentuk Campur Tangan Pihak Lain Yang Dilarang UU

Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia (KGBAKI), berjumlah 51 Guru Besar yaitu Prof. Emil Salim dkk. telah mengirimkan Surat Terbuka tertanggal 30 April 2021 kepada Mahkamah Konstitusi, yang isinya memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Uji Materiil UU KPK hasil revisi, karena pemberantasan korupsi sedang berada di ujung tanduk, sebagaimana dapat kita lihat dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 lalu.

Satgas Mafia Tanah Polda Banten Ungkap 690 AJB Palsu

Satgas Mafia Tanah Polda Banten mengungkap adanya 690 akta jual beli dan akta hibah palsu yang beredar di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

Kehadiran Munarman Melegitimasi Baiat Anggota FPI Masuk Dalam Jaringan Teroris JAD-ISIS

Publik percaya dan memberikan dukungan penuh kepada Penyidik Densus 88 Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan Munarman dalam peristiwa pidana yang saat ini sudah dikualifikasi sebagai tindak pidana terorisme oleh Densus 88 dan memastikan Munarman sebagai tersangka yang diduga sebagai pelakunya.

Sindikat Pekerja Migran Indonesia

Sejak 1 Januari 2020 – 15 Maret 2021 BP2MI telah menangani 178.000 pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air.

Pengamat Terorisme: Ancaman Aksi Teror Lone Wolf, Berbahaya dan Sulit Dideteksi

Pengaruh terbesar adalah dari kelompok trans nasional ISIS. Meskipun terdapat satu kasus khusus aksi lone wolf yang dipengaruhi oleh motif ekonomi yaitu yang terjadi di Mall Alam Sutera.

KPK Sita Dokumen Penggeledahan di Kepri terkait Kasus Korupsi Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai dokumen dari penggeledahan di tiga rumah yang berlokasi di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (2/3).